PALU, HARIAN INDOPOS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah menegaskan RAPBD 2027 tidak semata menjadi dokumen keuangan tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunannya, RAPBD 2027 telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemprov Sulteng menekankan setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wagub Reny.
Pemerintah menyadari kemampuan fiskal Sulteng masih terbatas. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan secara optimal.
Sementara pendapatan transfer dari pusat maupun sumber lainnya akan dikelola secara cermat dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
Pada sisi belanja, Pemprov Sulteng berkomitmen mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penganggaran juga tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta target pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Karena itu, penentuan prioritas anggaran menjadi hal penting agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Turut hadir Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., jajaran anggota DPRD Sulteng, Sekda Provinsi Sulteng, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Sulteng
