JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto merespons aspirasi masyarakat tentang pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri. Respons ini patut diterima sebagai tekad bersama, sekaligus menjadi pilihan langkah awal mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Dikutip dari Laman Detik.com, tekad tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Convention Center Jakarta, Jumat (18/9). Lima hari kemudian, Rabu (23/9), Presiden langsung menggelar rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka dengan agenda utama membahas strategi dan kebijakan mewujudkan pendidikan gratis secara bertahap, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga PTN.
Pernyataan Presiden ini langsung menyita perhatian publik. Banyak komunitas menyambut gembira, namun para pemerhati pendidikan juga mulai mengungkap sejumlah tantangan yang harus segera ditanggapi agar kebijakan strategis ini mencapai tujuan idealnya.
Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan anggaran. Komisi X DPR memperkirakan kebutuhan anggaran pendidikan gratis mencapai Rp 393,7 triliun. Rinciannya, Rp 93,7 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna menanggung sekitar 2,83 juta mahasiswa aktif di PTN, dan sekitar Rp 300 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Namun, biaya hanyalah salah satu masalah. Tantangan ekosistem pendidikan nasional masih beragam, mulai dari peningkatan kualitas belajar, kekurangan dan distribusi guru yang tidak merata, hingga kesenjangan infrastruktur.
Data per 2026 mencatat jumlah sekolah rusak mencapai 196.022 satuan pendidikan, dan masih ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah yang tidak atau belum bersekolah. Masalah-masalah riil ini harus mendapat perhatian khusus dan diatasi secara bertahap bersamaan dengan program pendidikan gratis
Sebelum inisiatif ini, dunia pendidikan memang sudah ditantang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan SDM unggul. Pada era 2040-an, sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Bonus demografi ini harus diubah menjadi keunggulan yang produktif dan inovatif, dan pendidikan gratis menjadi pintu masuknya.
Sejumlah negara telah membuktikan pendidikan gratis bisa dijalankan, seperti Finlandia, Jerman, Norwegia, Denmark, Prancis, hingga Filipina.
Tantangan paling krusial lainnya adalah tenaga pengajar. Indonesia tidak hanya kekurangan jumlah guru, tetapi juga butuh perlakuan bijak terkait kesejahteraan dan status kepegawaian. Komisi X DPR dalam raker dengan Mendikdasmen pada Selasa (22/9) mengungkap Indonesia kekurangan 464.856 guru dan kekosongan guru mencapai 224.545 orang.
Ironisnya, dari satu juta lebih sarjana yang masih menganggur, sebanyak 7,1 persen atau 71.000 orang adalah lulusan program studi pendidikan. Artinya, di tengah kekurangan, puluhan ribu potensi guru belum diberi kesempatan.
Selain kesejahteraan, kompetensi guru era digital juga menjadi tantangan. Kegiatan belajar-mengajar kini telah mengadopsi teknologi informasi dan media digital interaktif, termasuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui zoom dan video conference. Guru dituntut menguasai teknologi agar proses belajar lebih interaktif dan sesuai dengan pola hidup peserta didik masa kini.
Di tengah rendahnya literasi digital, pemerintah diharapkan memfasilitasi guru untuk belajar teknologi. Program Digital Talent Scholarship (DTS) dari Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai relevan dan ideal jika dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas guru, agar program pendidikan gratis memberi nilai tambah yang signifikan.
Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa menyelenggarakan pendidikan gratis, melainkan keberanian untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan***
